Pengawasan Ombudsman Terhadap Maladministrasi Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
Maya Yulita(1*)
(1) Universitas Andalas
(*) Corresponding Author
Abstract
Keywords
Full Text:
PDF (Indonesian)References
Barat, O. P. P. S. (2019). Data Awal Pada Penelitian yang Diberikan Oleh Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Padang: Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
Fadhilah, N. L. (2015). Urgensitas Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Publik. Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 28(2).
Harahap, M. F. (2020). Wawancara Kepala keasisten di bidang Pencegahan Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat. Padang: Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat.
Hasyim, M. (2017). Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dengan Ombudsman. Jurnal Ombudsman, 8(3).
HR, R. (2011). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Khudzaifah Dimyati, K. W. (2004). Metode Penelitian Hukum. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta.
Kurniawan, R. (2020). Wawancara dengan Asisten di Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat. Padang: Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat.
Laurensius Arliman S. (2015). Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Jurnal Al-Adalah, 12(4), 1–16.
Laurensius Arliman S. (2018). Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. Kertha Patrika, 39(03), 176. https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03
Laurensius Arliman S. (2019). Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 4(2), 288. https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.40
Mashduqi, A. A. (2015). Sistem Pengawasan Melekat, Pengawasan Fungsional dan Pengawasan Politis. Jurnal Keungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, 2(1).
MD, M. M. (2009). Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. In Saatnya Hati Nurani Bicara. Jakarta: DPP Partai HANURA dan Mahkamah Konstitusi.
Prodjohamidjojo, M. (2002). Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing.
Sendhikasari, D. (2017). Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik. Majalah Info Singkat (Pemerintahan Dalam Negeri, IX(3).
Singgalang, H. (2019). 53 Ombudsman Sumatera Barat Terima Pengaduan Perceraian. Retrieved September 5, 2020, from https://hariansinggalang.co.id/ombudsman-sumbar-terima-53-pengaduan-bidang-kepegawaian/
Solechan. (2018). Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia. Adminitrative Law & Governance Journal, 1(2).
Sugono, B. (2006). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
Syaifuddin, M. (2014). Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika.
Yunus, M. (2006). Hukum Perkawinan dalam Islam. Jakarta: PT Hidakarya Agung.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 Maya Yulita
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
ISSN: 2620-5904
View My Stats