Kewenangan Kepala Desa Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Prinsip Good Governance
Sukimin Sukimin(1*)
(1) Fakultas Hukum, Universitas Semarang
(*) Corresponding Author
Abstract
Keywords
Full Text:
PDF (Indonesian)References
Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektifitas Dana Desa. Jurnal Penelitian Politik, 13(2).
Darmini Roza, L. A. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 4(3), 606–624.
Hermawan, R. (2015). Dalam Perjalanannya, Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Melihat Desa dari Sudut Pandang Aturan Perundang-Undangan. Jurnal Desentralisasi, 13(1).
Juliantara, D. (2003). Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
Laurensius Arliman S. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia. Soumatera Law Review, 1(1).
Laurensius Arliman S. (2019). Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Arena Hukum, 12(2), 296–317. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5
Marsono. (2015). Penguatan Kapasitas Pelayanan Publik Pemerintahan Desa: Membangun Konstruksi Model Pelayanan Publik Desa. Jurnal Desentralisasi, 13(1).
Maulana, Y. (2016). Membangun Kemandirian Desa Dalam Bingkai Otonomi Daerah. Jurnal Penelitian Politik, 13(2).
Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.
Nurjaman, R. (2015). Dinamika dan Problematika Implementasi UU Desa : Pembelajaran dari Tiga Daerah di Jawa Barat. Jurnal Desentralisasi, 13(1).
Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal USM Law Review, 2(2).
Pardiyanto, M. A. (2017). Konflik Sosial Dan Ekonomi Sebagai Dampak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Ius Constituendum, 2(2).
Prasojo, E, T. K. (2008). Reformasi Birokrasi dan Good Governance Kasus Best Practices dan Sejumlah Daerah di Indonesia. Jurnal Antropologi Indonesia, 5.
Salahudin, M. (2015). Kewenangan Desa dan Regulasi Desa. Jakarta: Kementerian Desa PDTT RI.Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 Sukimin Sukimin
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
ISSN: 2620-5904
View My Stats