Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pengawasan Produk Hukum Daerah Melalui Executive Preview

http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4341


Muhammad Taufiqurrahman(1*)

(1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat
(*) Corresponding Author

Abstract


The Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights plays a role as one of the vertical agencies in the area which is very important in the process of drafting a Regional Regulation, bearing in mind that the Regional Office of Law and Human Rights has functional staffs in drafting legislation competent in their fields, not only providing substantial input to a draft Perda, but also harmonizes with the provisions of laws and regulations which have a higher hierarchy, so that inconsistencies between Perda and other laws and regulations can be minimized. Review of the draft regulation through the process of harmonization of laws and regulations and executive preview supervision. This research is an analytical descriptive research. The approach used in this study is a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that: First, the Role of Drafting of Laws and Regulations of the Ministry of Law and Human Rights in the supervision of regional legal products through the Executive Preview can be seen in: Evaluation of Regional Regulation on Village Arrangement; Evaluation of Regional Regulation that regulates the RPJPD, RPJMD, APBD, changes in the APBD, accountability for the implementation of the APBD, Regional Taxes, Regional Levies, and Regional Spatial Planning in Local Government Law; Evaluation of Regional Regulation; Approval of the Draft Regional Regulation concerning the Formation and Arrangement of Regency / City Regional Apparatus; and clarification of regional regulations.


Keywords


Role, Designer, Kemenkunham, Executive Preview.

Full Text:

PDF (Indonesian)

References


Amiruddin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Asshiddqie, Jimly. 2005. Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.

Assihiddiqie, Jimly. 2005. Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press.

Azhari, Aidul Fitriciada. 2005. “Penafsiran Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Sistem Ketatanegaraan Demokrasi Atau Otokrasi (Studi Tentang Penafsiran UUD 1945 Dan Pergulatan Mewujudkan Demokrasi Di Indonesia).†Universitas Indonesia.

Azhary, H. 2003. “Negara Hukum Indonesia, Suatu Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya.†Universitas Indonesia.

Bahder Johan Nasution. 2013. Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Bandung: Mandar Maju.

Barat, Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera. 2018. Laporan Target Kinerja B.12 Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Dalam Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah. Padang.

Darmini Roza, Laurensius Arliman. 2017. “Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa.†Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum 4(3): 606–24.

Fatmawati. 2009. “Struktur Dan Fungsi Legislasi Parlemen Dengan Sistem Multikameral, Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Beragai Negara.†Universitas Indonesia.

Gultom, Lodewijk. 2003. “Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia (Suatu Kajian Dari Aspek Tugas Dan Wewenangnya).†Universitas Indonesia.

Hendra Sudrajat, Beggy Tamara. 2018. “Peran Naskah Akademik Dan Daftar Inventarisasi Masalah Dalam Mewujudkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Yang Aspiratif Di Kota Tangerang.†Soumatera Law Review 1(2).

Hoesein, Zainal Arifin. 2006. “Pengujian Praturan Perundang-Undangan Menurut Konstitusi Indonesia - Studi Tentang Perkembangan Dan Pelaksanannya Oleh Mahkamah Agung RI Kurun Waktu 1970-2003.†Universitas Indonesia.

Huda, Ni’matul. 2009. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Nusa Media.

Kamis, Margarito. 2004. “Gagasan Negara Hukum Yang Demokratis Di Indonesia (Studi Sosio Legal Atas Pembatasan Kekuasaan Presiden Oleh MPR 1999-2002).†Universitas Indonesia.

Kemenkumham. 2018. “Urgensi Harmonisasi Perda.†https://sumut.kemenkumham.go.id/Berita-Kanwil/Berita-Utama/2922-Urgensi-Harmonisasi-Perda.

Manusia, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi. 2014. Bahan Kuliah Diklat Fungsional Perancang. Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2007. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Muntoha. 2008. “Otonomi Daerah Dan Perkembangan Peraturan-Peraturan Daerah Bernuansa Syariah.†Unniversitas Indonesia.

Sadewo, Hafiz Andi. 2016. “Urgensi Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Yang Partisipatif.†Jurnal Ilmu Hukum 1(1).

Setkab. 2018. “Kemendagri Resmi Umumkan 3143 Perda Yang Dibatalkan.†http://setkab.go.id/Kemendagri-Resmi-Umumkan-3-143-Perda-Yang-Dibatalkan.

Sholikin, M. Nur. 2017. “Penghapusan Kewenangan Pemerintah Untuk Membatalkan Perda, Momentum Mengefektifkan Pengawasan Preventif Dan Pelaksanaan Hak Uji Materiil MA.†Jurnal Rechtsvinding 12(1).

Sihombing, Eka N.A.M. 2010. Menggagas Peraturan Daerah Yang Aspiratif†Dalam Sophia Hadyanto, (Editor) Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi. Jakarta: PT. Softmedia.

Soebechi, Imam. 2016. Hak Uji Materiil. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syahuri, Taufiqurrohman. 2011. Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.

Vlies, I.C. van der. 2005. Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Wahid, Abdul. 2018. Himpunan Peraturan Jabatan Fungsional Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 taufiqurahman taufiqurahman

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN: 2620-5904

Web Analytics View My Stats