HUBUNGAN DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Melki Melki(1*)
(1) Mahasiswa
(*) Corresponding Author
Abstract
Keywords
Full Text:
PDF (Indonesian)References
Agama, Dankk. 2013. Peran Pemerintah Daerah Dan Kantor Kementerian Agama Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Jakarta, Kemeterian Agama.
Ariany, Lies. 2005. “Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah.†Masalah-Masalah Hukum, 6 (3).
Asshiddiqie, Jimly. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Margarito Kamis, “Gagasan Negara Hukum Yang Demokratis Di Indonesiaâ€, Universitas Indonesia, 2004.
Gender, Pengarusutamaan,. 2009. “Kan Otonomi Daerah Dalam Percepatan.†Jakarta: Rajawali Press.
Isra, Saldi, Ferdi, and Hilaire Tegnan. 2017. “Rule of Law and Human Rights Challenges in South East Asia: A Case Study of Legal Pluralism in Indonesia.†Hasanuddin Law Review3(2).
Jimly Asshiddiqi. 2015. “Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi.†Jakarta: Lembaga ilmu Pengetahuan.
Kemendagri, Dirjen Otonomi Daerah. 2011. Revisi Undang Undang Otonomi Daerah. Padang.
Konradus, Danggur et al. 2016. “Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi.â€, Juranl Konstitusi, 4. (3)
Kurniawan, Robi Cahyadi. 2016. “Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah.†Fiat Justisia Journal of Law10(3): 569–86.
MA RI. 2010. “Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035.â€, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung.
Mahendra, Yusril Ihza. 2002. Mewujudkan Supremasi Hukum Di Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.
Manan, Bagir. 2007. Konvensi Ketatanegaraan. Bandung: Armico.
———. 2004. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: PSH FHUK UII.
Nelson Bastian Nope, 2015, "Mutasi Pejabat Fungsional Ke Dalam Jabatan Struktural Di Era Otonomi Daerah", Masalah-Masalah Hukum, 44 (2).
Nurhidayatuloh, 2015. “Politik Hukum HAM Di Indonesia ( Legal Poliicy in Indonesia ).†Universitas Sriwijaya.
Jimly Asshiddiqie. 2011. “Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Anggaran DPR-RI, Jakarta, Rabu, 6 Juli,
Jimly Asshiddiqqie, 2006. "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara II.†Jakarta: Citra Aditya Bakti. 1–127.
Qamar, Nurul. 2015. Pengantar Hukum Tata Negara. Makasar: Arus Timur.
Rezah, Nurul Qamar dan Farah Syah. 2015. Ilmu Kenegaraan (Staatswissenschaft). Jakarta: Mitra Wacana Media.
Rodiyah. 2012. “Aspek Demokrasi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Perspektif Socio-Legal.†Masalah-Masalah Hukum41(1): 144–52.
S, Darmini Roza Dan Laurensius Arliman. 2017. “Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa.†Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum4(3): 606–24.
S, Laurensius Arliman. 2016a. “Partisipasi Pemerintah Daerah Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Di Indonesia.†Jurnal Ilmu Hukum7(2): 1–24.
———. 2016b. “Wacana Program Pembangunan Nasional Semesta Berencana Atau GBHN Sebagai Landasan Pembangunan Negara Berkelanjutan.†Jurnal Manajemen Pembangunan3(1): 83–108.
Sailan, Manan. 2009, “Istilah Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan.â€Jakarta, Gramedia Pustaka.
Samekto, FX. Adji. 2015. “Normativas Keilmuan Hukum Dalam Perspektif Aliran Pemikiran Neo-Kantian.†Masalah-Masalah Hukum44(1).
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Soumatera Law Review
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
ISSN: 2620-5904
View My Stats